Penelitian UGM – Peningkatan anggaran pemerintah daerah untuk sektor lingkungan hidup di nilai memiliki kontribusi terhadap upaya pengendalian pencemaran udara di Indonesia. Temuan tersebut berasal dari sebuah penelitian yang mengkaji hubungan antara besaran belanja lingkungan pemerintah daerah dengan perubahan kualitas udara di berbagai kabupaten dan kota. Menariknya, penelitian ini memanfaatkan data pengamatan satelit. Sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi pencemaran udara selama beberapa tahun.
Hasil riset menunjukkan bahwa belanja lingkungan memiliki keterkaitan dengan perlambatan pertumbuhan salah satu jenis polutan udara, yakni nitrogen dioksida (NO2). Namun, dampak yang sama belum terlihat pada sulfur dioksida (SO2). Sehingga efektivitas pengeluaran lingkungan ternyata bergantung pada karakteristik sumber pencemar yang di tangani.
Penelitian Menggunakan Data Satelit dan Mencakup Ratusan Daerah
Kajian ini melibatkan Data Avicenna, S.E., M.Ec.Pol., dosen dari Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM). Penelitian tersebut menjadi bagian dari buku internasional Accelerating Climate Action in Asia and the Pacific: Fiscal Policy Solutions. Yang di terbitkan oleh Asian Development Bank Institute (ADBI) bekerja sama dengan School of Oriental and African Studies (SOAS) University of London.
Dalam penelitian tersebut, para peneliti mengolah data longitudinal dari 474 kabupaten dan kota di Indonesia selama periode 2012 hingga 2019. Selain memanfaatkan data pengeluaran pemerintah daerah pada sektor lingkungan. Penelitian juga menggunakan citra satelit untuk mengukur perubahan kualitas udara secara konsisten di berbagai wilayah.
Pendekatan ini menjadikan penelitian sebagai salah satu studi awal di Indonesia yang secara sistematis menilai hubungan antara kebijakan fiskal daerah dan tingkat pencemaran udara pada level pemerintah kabupaten maupun kota.
Belanja Lingkungan Berkaitan dengan Penurunan Pertumbuhan Polusi NO2
Analisis yang dilakukan menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara peningkatan belanja lingkungan pemerintah daerah dengan laju pertumbuhan polusi nitrogen dioksida (NO2). Dengan kata lain, semakin besar alokasi anggaran untuk sektor lingkungan, semakin lambat pertumbuhan konsentrasi NO2 di suatu daerah.
Menurut Data Avicenna, temuan tersebut terutama berkaitan dengan emisi yang di hasilkan dari aktivitas pembakaran bahan bakar, terutama pada sektor transportasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa berbagai program yang di danai melalui anggaran lingkungan. Mampu memberikan dampak positif terhadap pengendalian emisi kendaraan bermotor.
Belanja lingkungan daerah umumnya di gunakan untuk berbagai program, seperti pengembangan transportasi publik, peningkatan kualitas manajemen lalu lintas, pengawasan emisi kendaraan, hingga penyediaan ruang terbuka hijau. Berbagai kebijakan tersebut secara tidak langsung dapat mengurangi emisi gas buang yang menjadi sumber utama pencemaran NO2.
Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal daerah dapat menjadi salah satu instrumen pendukung dalam upaya memperbaiki kualitas udara. Khususnya di kawasan dengan aktivitas transportasi yang tinggi.
ilustrasi polusi udara.
Pengaruh Terhadap Polusi SO2 Belum Terlihat Signifikan
Berbeda dengan nitrogen dioksida, penelitian ini tidak menemukan hubungan yang signifikan. Antara peningkatan belanja lingkungan pemerintah daerah dengan penurunan kadar sulfur dioksida (SO2).
Menurut Data Avicenna, kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap jenis polutan memiliki karakteristik serta sumber pencemar yang berbeda. Sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan yang tidak selalu sama. Oleh sebab itu, efektivitas belanja lingkungan juga di pengaruhi oleh sektor yang menjadi penyebab utama pencemaran.
Temuan ini memperlihatkan bahwa anggaran lingkungan yang di kelola pemerintah daerah cenderung lebih efektif dalam mengurangi pencemaran yang berasal dari aktivitas transportasi. Sementara itu, dampaknya terhadap emisi dari sektor industri berat masih belum terlihat secara nyata.
Perbedaan Karakteristik NO2 dan SO2
Walaupun sama-sama dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil, nitrogen dioksida dan sulfur dioksida memiliki sumber emisi yang berbeda.
Nitrogen dioksida sebagian besar berasal dari kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Karena itu, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk mengendalikan emisi melalui kebijakan transportasi, pengaturan lalu lintas, uji emisi kendaraan. Hingga pembangunan sistem transportasi publik yang lebih ramah lingkungan.
Sebaliknya, sulfur dioksida lebih banyak dihasilkan oleh aktivitas industri berat, peleburan logam, serta pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. Pengelolaan sektor-sektor tersebut umumnya berada dalam kewenangan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah memiliki ruang intervensi yang lebih terbatas.
Perbedaan kewenangan tersebut menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa peningkatan belanja lingkungan daerah belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan polusi SO2.
Temuan Menjadi Masukan bagi Kebijakan Lingkungan
Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa kebijakan fiskal daerah memiliki potensi sebagai instrumen untuk mendukung pengendalian pencemaran udara. Khususnya yang berasal dari sektor transportasi. Di sisi lain, upaya mengurangi polusi dari sektor industri memerlukan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Agar kebijakan yang di terapkan dapat berjalan secara lebih efektif.
Ke depan, peningkatan kualitas belanja lingkungan tidak hanya penting dari sisi besaran anggaran, tetapi juga dari efektivitas program yang di jalankan. Dengan perencanaan yang tepat, investasi pemerintah daerah di bidang lingkungan berpotensi memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan masyarakat, kualitas udara. Serta pembangunan yang lebih berkelanjutan di Indonesia.
